Profesor Hukum Universitas Yeshiva, Christine Kim, dalam makalah penelitiannya yang berjudul "Taxing the Metaverse", mengeksplorasi kemungkinan pengenaan pajak pada dunia virtual dan melihatnya sebagai "laboratorium untuk kebijakan eksperimental yang terdepan".
Kim berpendapat bahwa metaverse menyediakan lingkungan di mana peserta dapat menciptakan dan mengakumulasi kekayaan sepenuhnya dalam ekosistemnya. Oleh karena itu, ia berargumen bahwa bidang kekayaan yang baru muncul ini harus dimasukkan ke dalam sistem perpajakan, atau berisiko menjadi surga pajak.
Dalam makalahnya, Kim mencatat bahwa metaverse mampu merekam semua aktivitas digital dan melacak kekayaan individu, memungkinkan pemerintah untuk memantau dan mengenakan pajak pada saat pendapatan diperoleh. Model ini berpotensi mengubah sistem hukum perpajakan Amerika Serikat saat ini.
Selain itu, Kim juga mengusulkan cara baru dalam penerapan pajak. Saat ini, pengguna metaverse di AS hanya dikenakan pajak ketika terjadi peristiwa yang dapat dikenakan pajak, seperti penarikan dana. Proposalnya menyarankan pengenaan pajak secara instan pada keuntungan, termasuk keuntungan yang belum direalisasikan dan pendapatan yang masih berada di dunia virtual.
Namun, pelaksanaan proposal ini menghadapi tantangan. Kim mengusulkan dua metode potensial untuk penegakan pajak. Metode pertama adalah platform memotong dan menyetor pajak pengguna. Metode kedua adalah "pajak identifikasi tempat tinggal", di mana platform memberikan informasi pajak kepada pengguna, dan pengguna bertanggung jawab untuk melaporkan dan membayar pajak mereka sendiri. Dibandingkan dengan itu, Kim lebih menyukai metode pertama.
Kim mencatat dalam makalahnya bahwa pengenaan pajak pada dunia virtual tidak hanya membantu meningkatkan kepatuhan, tetapi juga memberikan peluang baru bagi pembuat kebijakan, bahkan bagi mereka yang tidak tertarik pada teknologi Web3 dan dunia virtual, untuk bereksperimen dengan skema kebijakan baru dan mensimulasikan skenario yang sulit diwujudkan di dunia nyata.
